September 12, 2017

Jasa-Pengurusan-Izin-Usaha-Biro-Perjalanan-Wisata

Jasa Pengurusan Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW)

Pengertian Biro Perjalanan Wisata Biro perjalanan wisata adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pengurusan, persiapan dan pengaturan kegiatan perjalanan wisata termasuk dokumen, surat-surat perjalanan, dan seluruh fasilitasnya. Dasar Hukum Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata 1. Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Pengaturan tentang penginapan tergantung dari masing-masing Pemda yang dituangkan dalam bentuk peraturan […]

Jasa Pengurusan Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW) Read More »

Jasa-Pengurusan-Izin-BUJKA-Badan-Usaha-Jasa-Konstruksi-Asing

Izin BKPM, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

Pengertian Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan negara. Dimana perusahaan tersebut didirikan dan berdomisili di luar Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultansi Perencanaan/ Pengawasan (Konsultan) Konstruksi dan/atau Jasa Pelaksana Konstruksi

Izin BKPM, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) Read More »

Izin-Perluasan-Perusahaan-Industri

Jasa Pengurusan Izin Perluasan Perusahaan Industri

Pengertian Perluasan Perusahaan Industri Perluasan perusahaan industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan. Dasar Hukum Perluasan Perusahaan Industri Peraturan Menteri Perindustrian No.: 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Usaha industri, izin Perluasan,

Jasa Pengurusan Izin Perluasan Perusahaan Industri Read More »

Jasa-Pengurusan-Registrasi-Importir

Jasa Pengurusan Registrasi Importir (NIK/SRP)

Pengertian Registrasi Importir Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, ppjk, pengusaha barang kena cukai, pengagkut, pengusaha kawasan berikat dan sejenisnya) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan,

Jasa Pengurusan Registrasi Importir (NIK/SRP) Read More »

Jasa-Izin-Kominfo-Sertifikasi-Alat-Telekomunikasi

Jasa Izin Kominfo “Sertifikasi Alat Telekomunikasi”

Pengertian Sertifikasi Alat Telekomunikasi Alat telekomunikasi adalah alat-alat perlengkapan yang dimanfaatkan dalam bertelekomunikasi, sedangkan yang dimaksud dengan perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan terjadinya proses telekomunikasi. Dasar Hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No. 29 Tahun 2008. Klasfikasi Sertifikasi Alat Telekomunikasi Kelompok jaringan adalah kelompok alat-alat dan perangkat telekomunikasi yang ditempatkan

Jasa Izin Kominfo “Sertifikasi Alat Telekomunikasi” Read More »

Jasa-Pengurusan-Izin-BUJKA-Badan-Usaha-Jasa-Konstruksi-Asing

Jasa Pengurusan Izin BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing)

Pengertian Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) Mendirikan Perwakilan badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) di Indonesia – Representative Office Mendirikan kantor Perwakilan Membentuk kerjasama operasi (joint operation) dengan BUJK Nasional disetiap proyek Mendirikan Perusahaan Modal Asing (PMA)- Joint Venture Company, Pembentukan PMA dengan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan dan hukum penanaman modal

Jasa Pengurusan Izin BUJKA (Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing) Read More »

Jasa-Pengurusan-Surat-Tanda-Pendaftaran-Waralaba-STPW

Jasa Pengurusan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)

Pengertian Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) adalah bukti pendaftaran prospektus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba. STPW diberikan kepada penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran yang ditentukan dalam Peraturan Menteri. Pemberi Waralaba (franchisor) wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba, sedangkan Penerima Waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba untuk

Jasa Pengurusan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Read More »

jasa-izin-pembaruan-hak-guna-bangunan-perorangan

Jasa Izin Pembaruan Hak Guna Bangunan Perorangan

Dasar Hukum Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan pokok-Pokok Agraria (UUPA). Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2002 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Pemerintah

Jasa Izin Pembaruan Hak Guna Bangunan Perorangan Read More »

Scroll to Top