faq

Apa Saja Syarat Akta Pendirian PT?

Telah ditempatkan dan disetor. Akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan perseroan. Poin lengkap pendiri perserorangan, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, anggaran dasar akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Adapun syarat keterangan lain yang dimaksud antara lain : Namun kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor…

faq

Bagaimana Mendirikan Perseroan?

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya. Perseroan terbatas telah berdiri sejak ditandatanganinya akta pendirian perseroan di hadapan notaris oleh para pendirinya, sedangkan status badan hukum perseroan…

Izin-Mempekerjakan-Tenaga-Kerja-Asing-IMTA

Imigrasi, Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pengertian IMTA IMTA merupakan singkatan dari izin mempekerjakan tenaga asing. Tenaga warga negara asing pendatang, yaitu tenaga kerja warga negara asing yang memiliki visa tingal terbatas atau izin tinggal terbatas atau izin tetap. Dengan maksud bekerja (melakukan pekerjaan) dari dalam wilayah Republik Indonesia. Mempekerjakan tenaga kerja asing harus mendapatkan izin dari Direktorat Jendral Imigrasi Republik…

Izin-Hak-Paten

Mengurus Izin Hak Paten? Berikut Dasar Hukum Serta Syaratnya

Pengertian Hak Paten Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atas hasil investasinya di bidang teknologi. Hak tersebut belaku selama waktu tertentu. Selama waktu yang sudah di tetapkan, investor bisa melaksanakan sendiri atas hak tersbut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada…

Izin-ESDM-Izin-Operasi-Produksi-Khusus-OPK

Jasa Izin ESDM, Izin Operasi Produksi Khusus (OPK), Akta sk 3,3juta

IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan Batubara atau Izin Usaha Operasi Produksi Khusus merupakan Izin yang penting terutama bagi Perusahaan Trading Batubara. Sanksi Pidana apabila tidak memilikinya. Izin Operasi Produksi Khusus ini Dikeluarkan oleh Dirjen Minerba ESDM dan berlaku selama 3 tahun. Syarat Administrasi Operasi Produksi Khusus (OPK) Akta Pendirian dan perubahan Perusahaan yang maksud dan…

Jasa-Pengurusan-Izin-Usaha-Biro-Perjalanan-Wisata

Jasa Pengurusan Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata (BPW)

Pengertian Biro Perjalanan Wisata Biro perjalanan wisata adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pengurusan, persiapan dan pengaturan kegiatan perjalanan wisata termasuk dokumen, surat-surat perjalanan, dan seluruh fasilitasnya. Dasar Hukum Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata 1. Undang-Undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. 2. Pengaturan tentang penginapan tergantung dari masing-masing Pemda yang dituangkan dalam bentuk peraturan…

Jasa-Pengurusan-Izin-BUJKA-Badan-Usaha-Jasa-Konstruksi-Asing

Izin BKPM, Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA)

Pengertian Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) adalah Badan Usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perundang-undangan negara. Dimana perusahaan tersebut didirikan dan berdomisili di luar Indonesia yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi dan meliputi kegiatan usaha jasa konsultansi Perencanaan/ Pengawasan (Konsultan) Konstruksi dan/atau Jasa Pelaksana Konstruksi…

Izin-Perluasan-Perusahaan-Industri

Jasa Pengurusan Izin Perluasan Perusahaan Industri

Pengertian Perluasan Perusahaan Industri Perluasan perusahaan industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan. Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, wajib memiliki izin perluasan. Dasar Hukum Perluasan Perusahaan Industri Peraturan Menteri Perindustrian No.: 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Usaha industri, izin Perluasan,…

Jasa-Pengurusan-Registrasi-Importir

Jasa Pengurusan Registrasi Importir (NIK/SRP)

Pengertian Registrasi Importir Registrasi Kepabeanan adalah kegiatan pendaftaran yang dilakukan pengguna jasa kepabeanan dan cukai (importir, eksportir, ppjk, pengusaha barang kena cukai, pengagkut, pengusaha kawasan berikat dan sejenisnya) ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan nomor identitas kepabeanan. Nomor Identitas Kepabeanan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas yang bersifat pribadi atau juga perusahaan,…

Jasa-Izin-Kominfo-Sertifikasi-Alat-Telekomunikasi

Jasa Izin Kominfo “Sertifikasi Alat Telekomunikasi”

Pengertian Sertifikasi Alat Telekomunikasi Alat telekomunikasi adalah alat-alat perlengkapan yang dimanfaatkan dalam bertelekomunikasi, sedangkan yang dimaksud dengan perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan terjadinya proses telekomunikasi. Dasar Hukum Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) No. 29 Tahun 2008. Klasfikasi Sertifikasi Alat Telekomunikasi Kelompok jaringan adalah kelompok alat-alat dan perangkat telekomunikasi yang ditempatkan…