Penyalahgunaan penyaluran BBM subsidi, dan penyelundupan LPG ke luar negeri adalah beberapa kasus yang pernah terungkap penegak hukum di Indonesia. Kasus tersebut tentunya tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat umum. Karena itu, pemerintah mengatur badan usaha yang bergerak di bidang migas dengan menerbitkan izin niaga migas.
Fungsi Izin Niaga Umum Migas
Kenapa Izin Niaga Umum Migas diperlukan? Pemerintah Indonesia mengatur bisnis migas, agar tidak ada pihak yang dirugikan. Selain itu, untuk memastikan setiap produknya sampai di tangan yang berhak. Apalagi kalau merupakan produk subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat miskin. Inilah beberapa alasan diperlukannya regulasi terkait bisnis migas.
- Perlindungan Terhadap Konsumen. Perizinan ini bertujuan untuk memastikan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga migas telah memenuhi standar, dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Hal itu demi melindungi konsumen dari produk migas yang tidak berkualitas dan berbahaya.
- Memastikan Ketersediaan Migas. Izin Niaga Umum Migas membantu pemerintah dalam mengatur dan mengawasi distribusi migas. Sehingga memastikan penyaluran migas sudah merata dan adil kepada seluruh masyarakat. Langkah tersebut sebagai antisipasi terjadinya kelangkaan migas.
- Meningkatkan Penerimaan Negara. Perizinan ini membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan retribusi yang diperoleh dari badan usaha niaga migas.
- Menciptakan Lapangan Pekerjaan. Diberlakukannya Izin Niaga Umum Migas akan mendorong pertumbuhan industri migas. Dengan begitu akan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
- Menjaga Keamanan Migas. Perizinan usaha migas akan membantu pemerintah dalam menjaga keamanan migas dari upaya penyalahgunaan dan penyelundupan.
- Mewujudkan Tata Kelola Migas Yang Baik. Perizinan ini membantu pemerintah dalam mewujudkan tata kelola migas yang baik dan transparan.
- Meningkatkan Daya Saing. Perizinan ini akan mendorong badan usaha niaga migas untuk bisa meningkatkan daya saing dan efisiensi dalam menjalankan bisnisnya.
Nah, dengan patuhnya badan usaha niaga migas mengikuti kebijakan pemerintah, maka turut menjaga stabilitas dan keamanan pasokan migas di Indonesia.
Sanksi Atas Pelanggaran Izin Niaga Umum Migas
Pemerintah sangat tegas dalam menindak pelaku pelanggaran Izin Niaga Umum Migas. Sanksi atas pelanggaran perizinan tersebut diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Sangat penting untuk memahami dan mematuhinya, agar tidak sampai terjerat permasalahan hukum.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 53 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha niaga migas tanpa izin usaha dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).
Pasal 54 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan izin usaha niaga migas yang telah diberikan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, dan denda paling tinggi Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 42 ayat (1) menjelaskan bahwa Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada badan usaha yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri.
Pasal 42 ayat (2) menjelaskan bahwa sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran tertulis, denda, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha.
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan di bidang usaha hilir minyak dan gas bumi.
Peraturan Menteri ini mengatur secara detail mengenai jenis pelanggaran, tingkatan pelanggaran, dan besaran denda bagi pelanggaran izin niaga umum migas. Nah, berikut ini beberapa contoh dalam pelanggaran perizinan tersebut.
- Melakukan kegiatan usaha niaga migas tanpa perizinan
- Penyalahgunaan izin usaha niaga migas
- Badan usaha tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha niaga migas kepada Menteri
- Badan usaha tidak mampu memenuhi standar dan mutu migas yang telah ditetapkan
- Badan usaha melakukan kegiatan usaha niaga migas yang tidak sesuai dengan perizinan yang diberikan
Sanksi yang dikenakan atas pelanggaran izin niaga umum migas sangat tergantung dari jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan badan usaha. Secara umum sanksi yang diberikan adalah teguran tertulis, denda, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.
Selain sanksi administratif tersebut, pelanggaran perizinan migas ini juga bisa dikenakan sanksi pidana. Oleh karena itu, setiap badan usaha yang menjalankan usaha migas harus mematuhinya. Ketegasan pemerintah dalam penerapan sanksi tentunya akan menekan angka pelanggaran izin niaga migas.
Mengurus Perizinan Mandiri Vs Memakai Jasa Konsultan
Kalau badan usaha memiliki tenaga berkompeten untuk mengurus perizinan secara mandiri, tentunya sangat baik. Anda akan lebih menghemat biaya, karena tidak perlu membayar biaya jasa konsultan perizinan.
Secara waktu juga lebih fleksibel, karena bebas mengatur waktu dan proses pengurusan izin usaha sesuai dengan kebutuhan. Anda juga memiliki kontrol penuh atas prose pengurusan perizinannya.
Sayangnya, Anda juga dituntut untuk menyediakan waktu dan usaha lebih dalam mengurus perizinan tersebut. Proses pengurusan izin usaha niaga migas terbilang rumit, dan membingungkan bagi orang yang tidak terbiasa.
Sehingga berisiko melakukan kesalahan dalam proses pengurusan perizinan. kalau sampai terjadi kesalahan, maka Anda bisa dikenakan denda atau bahkan penolakan izin usaha. Oleh karena itu, kalau belum terbiasa mengurus mandiri, ada baiknya untuk menggunakan jasa konsultan perizinan.
Jika pengurusan perizinan usaha ditangani oleh konsultan sangat jelas bisa menghemat waktu dan tenaga. Karena konsultan yang akan mengurus semua proses pengurusan izin niaga migas. Anda tidak akan direpotkan dengan seluruh rangkaian proses tersebut.
Tidak kalah pentingnya adalah tingkat keberhasilan mendapatkan perizinan lebih tinggi. Karena konsultan memiliki pengetahuan memadai dan pengalaman luas terkait dengan proses pengurusan perizinan usaha. Itulah kenapa tingkat keberhasilannya tinggi.
Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menyewa jasa konsultan tetap sebanding dengan apa yang Anda dapatkan. Namun, jangan sembarangan dalam memilih penyedia jasa konsultan perizinan. Pastikan reputasinya bagus, terpercaya dan berpengalaman.
Pilihlah konsultan perizinan yang memiliki izin usaha yang sah. Pastikan memiliki tenaga ahli berpengalaman dalam pengurusan izin niaga umum migas. Kalau Anda ingin membandingkan layanan dan harga, bisa mencari beberapa referensi dari orang terpercaya.
Sebagai rekomendasi terbaik bisa mempercayakan Izinmudah.com untuk mendampingi Anda dalam proses pengajuan perizinan usaha. Tenaga ahli berkompeten, berpengalaman, pelayanan prima dan biaya lebih bersaing bisa Anda dapatkan.
Izinmudah akan membantu menyiapkan segala persyaratan, pengurusan perizinan dan hingga penerbitan izin usaha niaga migas. Anda juga bisa berkonsultasi sebelum menggunakan jasa perizinan.
Segera hubungi tim Izinmudah untuk menikmati segala layanannya. Percayakan pengajuan izin niaga migas, dan Anda bisa berfokus membuat perencanaan bisnis sembari menunggu penerbitan perizinan.
