Author name: izinmudah

Badan usaha yang akan menjalankan kegiatan pengolahan minyak bumi, gas bumi dan hasil olahannya wajib untuk memiliki izin pengolahan minyak. Perizinan usaha tersebut diterbitkan oleh Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas). Jenis Izin Pengolahan Minyak di Indonesia Izin usaha ini terbagi atas dua jenis. Setiap jenis izin memiliki ketentuan persyaratan dan skala yang berbeda. Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan perizinan pastikan sudah memahaminya. Izin Usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi (IUP Migas) IUP Migas diterbitkan untuk badan usaha yang akan membangun dan mengoperasikan kilang minyak atau gas bumi. Perizinan usaha ini masih terbagi menjadi dua jenis. IUP Migas Skala Kecil. Kapasitas pengolahan minyak bumi kurang dari 1 juta barel minyak per hari untuk kilang minyak. Sedangkan untuk kapasitas gas bumi kurang dari 100 MMSCFD gas bumi untuk kilang gas bumi. IUP Migas Skala Besar. Memiliki kapasitas pengolahan minimal 1 juta barel minyak per hari untuk kilang minyak. Sedangkan kapasitas gas bumi minimal 100 MMSCFD gas bumi untuk kilang gas bumi. Persyaratan tambahan untuk IUP Migas Skala Besar adalah telah memiliki pengalaman dan kemampuan teknis di dalam bidang pengolahan minyak dan gas bumi setidaknya minimal lima tahun. Selain itu, badan usaha harus memiliki modal atau pendanaan minimal Rp 10 triliun untuk kilang minyak. Sedangkan untuk kilang gas bumi mencapai Rp 5 triliun. Jangka waktu perizinan IUP Minyak dan Gas Bumi mencapai 30 tahun dan bisa diperpanjang paling lama hingga 20 tahun untuk sekali perpanjangan. Izin Usaha Pengolahan Hasil Olahan atau IUP HO Perizinan usaha ini diberikan untuk badan usaha yang akan mengolah hasil olahan minyak dan gas bumi menjadi BBM (Bahan Bakar Minyak), BBG (Bahan Bakar Gas) dan petrokimia. BBM yang dimaksud bisa berupa solar, bensin, avtur dan sebagainya. BBG meliputi LNG (Liquified Natural Gas), CNG (Compressed Natural Gas), LPG (Liquified Petroleum Gas) dan sebagainya. Sedangkan petrokimia seperti aromatik, olefin dan produk turunannya. Izin usaha pengolahan minyak dan gas bumi ini terbagi atas tiga jenis, yakni IUP HO Skala Besar, Skala Menengah dan Skala Kecil. Kapasitas pengolahan untuk skala kecil kurang dari 100.000 ton per tahun. Untuk skala menengah, kapasitas pengolahannya antara 100.000 ton per tahun hingga 1 juta ton per tahun. Sedangkan yang berskala besar, minimal kapasitas pengolahannya adalah 1 juta ton per tahun. Persyaratan tambahan bagi usaha pengolahan migas skala besar adalah sudah memiliki pengalaman dan kemampuan teknis di bidang pengolahan hasil olahan minyak dan gas bumi minimal tiga tahun. Selain itu, harus memiliki modal atau pendanaan minimal Rp 5 triliun. Jangka waktu perizinan untuk IUP HO  mencapai 20 tahun, dan bisa diperpanjang paling lama 20 tahun untuk setiap kali perpanjangan. Dari pemaparan kedua jenis izin pengolahan minyak dan gas  bumi di atas, maka bisa simpulkan kalau perizinan IUP Migas hanya diberikan kepada badan usaha untuk membangun dan mengoperasikan kilang minyak atau gas bumi. Nah, kalau IUP HO diterbitkan untuk badan usaha yang melakukan pengolahan hasil olahan minyak bumi atau gas bumi. Informasi tersebut merupakan gambaran umum. Persyaratan dan prosedur untuk pengajuan perizinan usaha tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih akurat, lengkap dan terbaru bisa di-update dengan merujuk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Bisa juga dengan menghubungi Direktorat Jenderal Migas ESDM. Kendala Pengajuan Izin Pengolahan Minyak   Meskipun secara peraturan dan teknis pengajuan perizinan semakin disederhanakan, namun kendala tetap ada. Sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan. Apa saja kendala yang biasanya terjadi? Persyaratan yang Masih Rumit Beberapa hal yang dikeluhkan biasanya adalah banyaknya dokumen yang diperlukan. Proses pengajuan perizinan pengolahan migas memerlukan sangat banyak dokumen. Dokumen tersebut seperti dokumen perusahaan, dokumen AMDAL, dan dokumen teknis. Bagi perusahaan kecil dan menengah terbilang cukup menyulitkan. Persyaratan yang kompleks dalam mendapatkan IUP Migas juga menjadi kendala. Hal itu bisa menyebabkan kesalahan dan kebingungan dalam proses pengajuan. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk memahaminya sedari awal sebelum pengajuan. Perubahan peraturan juga seringkali menjadi kendala. Sehingga perusahaan harus mengikuti perkembangan terkini, agar bisa menyesuaikan kebutuhan dokumennya. Pelaku usaha harus cermat dan bila belum memahaminya bisa menggunakan jasa konsultan perizinan. Salah satu yang terpercaya adalah IzinMudah.com. Proses Pengajuan yang Panjang Banyaknya tahapan dalam proses pengajuan izin pengolahan minyak juga bisa menjadi kendala tersendiri. Proses pengajuan perizinan ini melalui beberapa tahapan, seperti verifikasi dan validasi dokumen, penilaian teknis, serta persetujuan dari berbagai instansi terkait. Rangkaian tahapan tersebut cukup memakan waktu. Koordinasi antar instansi juga terkadang menjadi kendala. Koordinasinya terkadang masih belum optimal, sehingga keterlambatan bisa saja terjadi. Sehingga semakin menambah waktu dalam pengurusan perizinan. Kendala lainnya adalah keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Hal itu tentu semakin menambah waktu. Apalagi kalau terdapat kekurangan dokumen atau masalah teknis. Oleh karena itu, pengusaha harus memahami persyaratan dan harus memenuhinya. Agar tidak ada dokumen yang tertinggal. Biaya yang Tinggi Biaya pengurusan izin masih cukup tinggi, termasuk biaya pembuatan dokumen, biaya AMDAL dan biaya pengurusan izin lainnya. Pelaku usaha juga harus menyiapkan biaya operasional dalam pengurusan izin, seperti biya komunikasi, biaya perjalanan dan sebagainya. Biaya khusus juga harus disiapkan kalau pengusaha ingin didampingi konsultan dalam mengurus perizinan. Namun, sebenarnya menggunakan jasa konsultan terhitung lebih hemat tenaga dan waktu. Sehingga pengusaha bisa fokus mengurus bisnisnya. Kurangnya Informasi Terkait Pengurusan Perizinan Informasi yang tidak lengkap membuat pengusaha kebingungan dalam melakukan pengurusan perizinan. Untuk itu, pelaku usaha harus memahami tentang proses, persyaratan dan prosedur dalam pengajuan perizinan. Karena dengan bekal pengetahuan dan pengalaman yang minim bisa menyulitkan badan usaha dalam proses pengajuan perizinan. Ketersediaan Lahan Ketersediaan lahan yang sesuai untuk pengolahan minyak dan gas bumi tentunya sangat terbatas. Karena harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti luas lahan, kemudahan aksesibilitas dan kondisi lingkungannya. Kondisi tersebut bisa menyulitkan perusahaan dalam menemukan lahan yang sesuai. Kalaupun sudah ketemu lahan yang tepat, terkadang terjadi konflik dengan masyarakat sekitar. Pembangunan kilang minyak dan gas bumi bisa menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat, khususnya yang terkait dengan masalah lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, butuh kemampuan khusus dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Faktor kendala lainnya bisa karena keadaan politik dan ekonomi yang tidak stabil, serta ketersediaan tenaga kerja yang ahli di bidang pengolahan minyak dan gas bumi yang masih terbatas. Sebagai solusi

Usaha Pengangkutan BBM (Bahan Bakar Minyak) adalah bisnis yang sangat vital dalam rantai pasokan energi nasional. Tanggung jawab pelaku usaha adalah mengantarkan BBM dari tempat produksi atau penyimpanan ke berbagai lokasi distribusi, seperti industri, SPBU (Pom Bensin) dan konsumen langsung. Jenis Usaha Pengangkutan BBM Setidaknya terdapat tiga jenis usaha dalam pengangkutan bahan bakar minyak, kalau dilihat dari jalur transportasi yang digunakan. Berikut ini penjelasan singkatnya. Pengangkutan Darat. Armada yang diandalkan adalah mobil tangki untuk mengangkut BBM dalam jumlah besar. Pengiriman bisa menjangkau antar kota bahkan antar provinsi. Selain armada ini, digunakan juga motor tangki. Ukurannya yang lebih kecil, memudahkan armada ini menjangkau kawasan pelosok yang sulit dijangkau dengan mobil tangki. Meskipun kapasitas BBM yang dibawanya lebih sedikit. Pengangkutan Laut. Kapal tangker biasa digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak dalam jumlah besar. Armada ini bisa menjangkau antar pulau bahkan antar negara. Kapal tongkang juga bisa digunakan untuk pengangkutan BBM, khususnya untuk melalui perairan dangkal atau sungai. Pengangkutan Udara. Pesawat tangker biasa digunakan untuk mengangkut bahan bakar minyak dalam keadaan darurat atau mengantarkan ke daerah terpencil yang sulit dijangkau melalui jalur darat ataupun laut. Manakah jenis usaha pengangkutan bahan bakar minyak yang akan Anda jalankan? Tentunya harus disesuaikan dengan ketersediaan jenis armadanya. Sesudah itu baru mengurus permohonan izinnya, agar usaha Anda bisa beroperasi dengan leluasa. Persyaratan Usaha Pengangkutan Bbm Bagi pelaku usaha yang ingin terjun di bisnis pengangkutan bahan bakar minyak harus memiliki beberapa izin dari berbagai instansi atau kementerian terkait. Sehingga pengusaha harus memahami berbagai ketentuan perizinan yang menunjang legalitas usahanya. Berikut ini beberapa perizinan dan sertifikasi yang wajib dimiliki. Izin Usaha Pengangkutan BBM. Perizinan usaha ini diberikan oleh Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengangkutan atau BUJP. Sertifikat ini didapatkan dari Kementerian Perhubungan. Sertifikat Laik Operasi Kendaraan Pengangkut BBM. Sertifikat ini diperoleh dari Kementerian Perhubungan. Sertifikat Pengemudi Kendaraan Pengangkut BBM. Sertifikat ini didapatkan dari lembaga pelatihan yang sudah terakreditasi. Asuransi pengangkutan BBM. Guna menunjang keamanan bahan bakar minyak yang diantarkan. Peralatan Keselamatan dan Keamanan. Guna menunjang keamanan dan keselamatan pengemudi, serta kendaraan selama dalam perjalanan. Peluang bisnis Pengangkutan BBM masih terbuka lebar, sehingga prospeknya sangat bagus. Hal itu karena permintaan bahan bakar minyak yang terus meningkat. Seiring dengan semakin bertambahnya kendaraan bermotor. Selain itu, perluasan jaringan distribusi BBM dan kebutuhan akan layanan pengangkutan BBM yang aman dan efisien. Informasi di atas merupakan gambaran umum dalam bisnis pengangkutan bahan bakar minyak. Persyaratan, regulasi dan sebagainya bisa saja berubah sewaktu-waktu. Anda harus selalu mencari informasi terbaru, jika ingin menjalankan usaha tersebut. Tips Sukses Usaha Pengangkutan BBM Setiap bisnis tentunya tidak terlepas dari tantangan, termasuk juga dengan usaha pengangkutan bahan bakar minyak. Namun, dengan pemahaman akan seluk beluk di bisnis ini, pelaku usaha bisa dengan cepat melakukan antisipasi. Berikut beberapa tips sukses di dalam usaha ini. Lengkapi Perizinan Usaha Anda harus memastikan usaha yang dijalankan sudah memiliki semua izin usaha dan sertifikat yang diwajibkan. Sebagai contoh Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengangkutan (BUJP), Sertifikat Laik Operasi Kendaraan Pengangkut BBM, Sertifikat Pengemudi Kendaraan Pengangkut BBM, dan lain sebagainya. Seluruh peraturan dan regulasi yang berlaku berkaitan dengan usaha pengangkutan bahan bakar minyak harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Karena pentingnya legalitas tersebut, maka jangan sampai ada yang terlewat. Siapkan Armada Angkut yang Memadai Kebutuhan armada sangat vital dalam bisnis pengangkutan bahan bakar minyak. Karena itu, pelaku usaha harus menggunakan armada atau kendaraan yang modern, memenuhi standar keselamatan dan terawat dengan baik. Setiap armada yang digunakan harus diservis secara berkala. Demi memastikan kondisi mesin dan keseluruhan selalu dalam kondisi prima. Dengan begitu tidak akan mengalami permasalahan berarti, ketika digunakan dalam proses pengiriman BBM. Rekrut pengemudi handal dan berpengalaman Kalau armadanya sudah memadai, maka pastikan juga pengemudinya handal. Akan lebih bagus lagi kalau pengemudi juga sudah berpengalaman. Selain itu, pastikan pengemudi sudah memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) yang sesuai dan masih berlaku. Menjalin Kerjasama dan Membangun Jaringan Pelaku usaha Pengangkutan BBM harus membangun kerjasama dengan perusahaan migas, SPBU dan distributor BBM lainnya. Selain itu, penting sekali untuk membangun jaringan distribusi yang luas dan efisien. Dengan tujuan agar bisa menjangkau konsumen di berbagai wilayah. Berikan layanan prima dan inovatif Usaha pengantaran bahan bakar minyak juga harus menawarkan layanan yang aman, efisien dan juga ramah lingkungan. Selain itu, jangan berhenti untuk terus melakukan inovasi, guna meningkatkan kualitas layanan dan mampu meningkatkan daya saing usaha. Terapkan Manajemen dan Keuangan yang Tepat Sistem manajemen yang baik dan terstruktur harus diterapkan dalam usaha ini. Dengan begitu, pengelolaan operasional usaha berjalan dengan  baik. Selain itu, pengelolaan keuangan usaha juga harus dikerjakan dengan baik. Lakukan pencatatan keuangan yang benar dan rapi, agar memudahkan dalam audit. Nah, selain berbagai tips di atas, sangat penting untuk selalu memberikan layanan prima kepada seluruh pelanggan atau konsumen. Selain itu juga penting untuk senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan tren terkini dalam industri pengangkutan bahan bakar minyak. Keberhasilan bisnis ini juga tergantung dari berbagai faktor lain, seperti kondisi pasar, strategi bisnis dan kemampuan SDM dalam mengelola usaha. Pastikan Anda sudah melakukan riset atau survei pasar dan analisis kelayakan, sebelum Anda memutuskan untuk memulai usaha pengangkutan bahan bakar minyak. Jika Anda sudah siap untuk terjun ke bisnis ini, maka langkah awalnya adalah memahami berbagai persyaratan untuk membuat legalitasnya. Berbagai perizinan dan sertifikat harus dipenuhi. Agar bisa menjalankan usaha dengan lancar, aman dan nyaman. Setelah mendapatkan berbagai perizinan dan sertifikat, pastikan tidak melakukan tindakan yang melanggar ketentuan bisnisnya. Karena sanksi tegas akan menanti badah usaha nakal, yang menjalankan usaha di luar ketentuannya. Sanksi bisa berupa teguran tertulis, pencabutan izin usaha atau denda. Anda bisa berkonsultasi dengan tenaga ahli terpercaya melalui IzinMudah.com. Supaya Anda bisa lebih memahami berbagai peraturan, persyaratan dan prosedur terbaru dalam pengajuan perizinan bisnisnya. Peluang permohonan diterima juga lebih besar dan lebih cepat. Dengan biaya yang tetap relevan. Termasuk jika Anda ingin memulai bisnis Pengangkutan BBM. Tim IzinMudah sudah sangat berpengalaman dalam membantu pengurusan perizinan usaha. Anda akan dijelaskan berbagai hal terkait dengan usaha yang akan Anda jalankan. Selain itu, mendapatkan penjelasan secara transparan proses pengajuan izin usahanya.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Izin Usaha Niaga Minyak Bumi dan/atau Bahan Bakar Minyak Minyak mengatur tentang perizinan usaha di bidang migas (minyak dan gas bumi). Lalu bagaimana dengan syarat perizinan migas yang wajib dipahami oleh pelaku usaha? Jenis Izin Usaha Migas di Indonesia Sebelum terjun di usaha migas, pastikan sudah memahami persyaratan permohonan perizinannya. Termasuk mengetahui jenis-jenis perizinannya, sehingga tidak salah dalam menyiapkan persyaratannya. Apa saja ketiga jenis izin usaha migas yang dimaksud? Izin Usaha Niaga Umum atau INU Perizinan usaha ini diserahkan kepada badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha niaga migas meliputi pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan perdagangan migas. Jenis perizinan migas ini masih terbagi menjadi dua kelompok, yaitu INU Distribusi dan INU Niaga. INU Distribusi ditujukan untuk penyaluran migas melalui jaringan pipa atau bisa juga SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum). Sedangkan INU Niaga diberikan untuk perdagangan migas secara langsung atau melalui perantara. Bagaimana dengan persyaratan badan usaha yang akan mengajukan permohonan perizinan ini? Persyaratannya adalah memiliki badan usaha yang berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Modal kerja untuk INU Niaga adalah 5 miliar rupiah, sedangkan untuk INU Distribusi sebesar 10 miliar rupiah. Badan usaha juga harus memiliki pengalaman minimal lima tahun di bidang migas, memiliki tempat usaha yang sudah sesuai persyaratan yang ditentukan, dan memenuhi semua persyaratan lain yang telah ditetapkan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Izin Usaha Niaga Tertentu Izin usaha ini diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan usaha niaga migas tertentu, seperti pengadaan, penyimpanan dan penyaluran migas untuk jenis dan/atau dengan volume tertentu. Perizinan tersebut terbagi atas tiga jenis, yaitu izin usaha niaga pengadaan, izin niaga penyimpanan, dan izin niaga penyaluran. Izin pengadaan untuk pengadaan migas dari dalam negeri atau luar negeri. Izin penyimpanan untuk menyimpan migas di tempat tertentu. Sedangkan izin penyaluran untuk menyalurkan migas ke konsumen tertentu. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh badan usaha yang ingin mengajukan perizinan tersebut adalah memiliki badan usaha berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Badan usaha harus memiliki modal kerja minimal 2 miliar rupiah. Badan usaha harus memiliki surat rekomendasi dari badan usaha hulu migas, memiliki kontrak penjualan migas dengan badan usaha hilir migas, memiliki izin usaha pengolahan migas kalau akan menjalankan usaha pengolahan migas, dan memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Izin Usaha Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Migas Perizinan usaha ini diberikan bagi badan usaha yang melakukan kegiatan jasa penunjang usaha migas, seperti pengangkutan, pengolahan, penyimpanan dan penyaluran migas. Izin Usaha Jasa Penunjang Kegiatan Usaha Migas ini masih terbagi dalam beberapa jenis. Izin pengangkutan untuk mengangkut migas melalui jalur darat, laut atau udara. Izin pengolahan untuk mengolah migas menjadi berbagai produk, seperti BBM, LPG dan petrokimia. Jenis perizinan lainnya adalah izin penyimpanan untuk menyimpan migas di tempat penimbunan sementara atau tempat penyimpanan bahan bakar minyak. Ada pula izin penyaluran untuk menyalurkan migas melalui jaringan pipa atau SPBU. Persyaratan badan usaha yang akan mengajukan perizinan tersebut adalah sudah berbadan hukum berbentuk Koperasi atau Perseroan Terbatas (PT), modal kerja minimal 1 miliar rupiah, memiliki surat izin usaha dari kementerian terkait (semisal Kementerian Perhubungan untuk menjalankan kegiatan usaha pengangkutan migas), memiliki peralatan atau fasilitas sesuai standarisasinya, memiliki tenaga kerja berkualifikasi dan pengalaman di bidang migas, serta memenuhi segala persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Penting untuk diketahui bahwa ketentuan syarat perizinan migas, bisa saja berubah sewaktu-waktu. Karena itu, Anda harus selalu mengikuti informasi terbaru dari Kementerian ESDM. Perhatikan juga jenis perizinan yang akan diajukan, agar tidak salah dalam memenuhi persyaratannya. Layanan Konsultasi Syarat Perizinan Migas Anda masih awam tentang persyaratan dan prosedur dalam pengajuan perizinan migas? Sebaiknya Anda berkonsultasi di tempat yang tepat. Agar bisa menambah pengetahuan dan pemahaman atas segala hal terkait perizinan usaha di bidang migas. Nah, kemana sebaiknya Anda berkonsultasi? Ditjen Migas Kementerian ESDM (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral). Anda bisa mendatangi alamat kantornya atau mengakses lama resminya melalui esdm.go.id. BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Anda juga bisa mendatangi kantornya di Jakarta atau mengakses laman resminya melalui bkpm.go.id. Kantor Hukum. Anda bisa berkonsultasi dengan kantor hukum, khususnya yang memiliki spesialisasi di bidang migas. Kantor hukum dapat membantu Anda dalam memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan migas, penyusunan kontrak dan perjanjian terkait kegiatan usaha migas, dan memberikan bantuan hukum bila terjadi permasalahan dalam kegiatan usaha migas. Konsultan Migas. Anda bisa mencari jasa konsultan migas berpengalaman dan terpercaya. Sehingga bisa membantu Anda dalam memahami syarat perizinan migas, menyiapkan dokumen yang diperlukan dan mengurus perizinan usahanya sampai mendapatkan legalitas. Konsultan juga bisa memberikan saran dan solusi berhubungan dengan kegiatan usaha migas. Berapa biaya konsultasi yang harus Anda keluarkan? Biaya konsultasi terkait syarat perizinan migas sangat bervariasi. Sangat tergantung dengan tempat dan jenis layanan yang didapatkan. Sebagai tips sebelum Anda berkonsultasi adalah sangat disarankan untuk memiliki gambaran tentang jenis izin usaha migas yang akan dikerjakan. Anda juga bisa menyiapkan berbagai dokumen yang diperlukan terkait dengan jenis kegiatan usaha migas. Persiapan Sebelum Mengajukan Perizinan Migas Persiapan yang matang sangat baik dilakukan, dengan harapan pengajuan perizinan cepat disetujui dan izin usaha diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Berikut beberapa persiapan yang harus dilakukan. Memahami jenis izin usaha migas. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, ada tiga jenis perizinan migas yang harus dipahami dan dipilih sesuai rencana bisnis Anda. Menyiapkan persyaratan sesuai yang ditetapkan. Semua persyaratan harus terpenuhi bisa mengikuti tahapan verifikasi dan validasi dokumen. Memilih kantor hukum. Agar bisa mendampingi Anda saat terjadi permasalahan hukum. Memilih konsultan migas. Pilihlah yang berpengalaman dan terpercaya, agar peluang permohonan diterima lebih besar. Menghitung kebutuhan biaya perizinan. Anda harus menghitung perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam mengurus perizinan migas. Biaya tersebut termasuk biaya kantor hukum, biaya konsultan dan biaya pengurusan perizinan usaha. Menyiapkan tempat usaha. Tentunya dengan mengikuti persyaratan yang sudah ditentukan. Menyiapkan tenaga kerja. Pastikan tenaga kerja yang direkrut memiliki kualifikasi dan pengalaman memadai di bidang migas. Mengikuti perkembangan terbaru. Anda harus selalu mengikuti perkembangan terkait dengan perubahan peraturan dan perundang-undangan migas. Nah, Anda masih bingung dengan segala syarat perizinan migas dan prosedurnya? Konsultasikan segera dengan konsultan berpengalaman dan terpercaya melalui IzinMudah.com. Nikmati layanan prima dari para staf berkompeten dengan biaya

Badan usaha yang akan menjalankan kegiatan perdagangan BBM, BBG, LNG dan CNG wajib memiliki izin niaga umum atau INU yang diterbitkan oleh Ditjen Migas. Apa sajakah syarat pembuatan izin niaga umum migas? Banyak pelaku usaha yang ingin mengajukan permohonan INU dengan cepat cepat dan mudah. Sayangnya mereka belum memiliki peralatan dan sarana yang disyaratkan. Untuk itu, sebelum terjun ke bisnis niaga umum migas, penting bagi pengusaha untuk memahaminya. Izin Niaga Umum Migas merupakan izin usaha yang diserahkan kepada badan usaha, agar memiliki legalitas dalam menjalankan kegiatan niaga umum minyak dan gas bumi. Izin Niaga Umum Migas terbagi atas dua jenis, yakni INU Migas Sementara dan INU Migas Tetap. Izin Niaga Umum Migas Sementara INU Migas Sementara merupakan perizinan usaha yang sifatnya sementara, yang diberikan kepada badan usaha yang akan melakukan kegiatan niaga migas tetapi belum memenuhi seluruh persyaratan agar bisa mendapatkan INU Migas Tetap. Masa berlaku perizinan usaha migas ini adalah sementara hanya dua tahun saja, bagi badan usaha yang membangun sendiri sarana dan fasilitas niaga migas. Perizinan ini masih bisa diperpanjang selama satu tahun. Sedangkan badan usaha yang menggunakan sarana dan fasilitas niaga migas milik dari badan usaha lain, maka masa berlaku izin usahanya hanya satu tahun. Persyaratan dalam mengajukan perizinan INU Migas Sementara adalah memiliki badan usaha yang sah, memiliki jaminan bank, memiliki RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang telah disetujui oleh Menteri ESDM, memiliki bukti kesanggupan untuk memenuhi kewajiban niaga migas, dan memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Menteri ESDM. Izin Niaga Umum Migas Tetap Izin Niaga Umum Migas Tetap adalah perizinan yang diberikan kepada badan usaha yang sudah memenuhi seluruh persyaratan untuk menjalankan kegiatan niaga migas. Masa berlaku perizinan ini adalah tetap. Dengan masa izin sepuluh tahun dan bisa diperpanjang, jika masa berlakunya sudah habis. Agar bisa mengajukan permohonan INU Migas Tetap, badan usaha harus memenuhi sejumlah persyaratan. Beberapa persyaratan tersebut adalah memiliki INU Migas Sementara yang masih berlaku, sudah menyelesaikan pembangunan sarana dan fasilitas niaga migas, sudah memenuhi seluruh kewajiban niaga migas, dan telah memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri ESDM. Nah, itulah perbedaan INU Migas Sementara dan INU Migas Tetap secara umum. Karena masa berlaku INU Migas Tetap lebih panjang, sangat wajar bila syarat pembuatan izin niaga umum migas yang ditetapkan lebih kompleks daripada INU Migas Sementara. Diwajibkannya badan usaha untuk memiliki perizinan usaha ini tentunya memberikan manfaat penting. Izin usaha tersebut sebagai legalitas badan usaha dalam menjalankan kegiatan usaha migas, memberikan kepastian berusaha, membuka peluang akses ke pasar migas, dan meningkatkan data saing bagi badan usaha. Persyaratan Izin Niaga Umum Migas Memahami persyaratan untuk permohonan izin niaga umum migas sangat penting bagi pelaku usaha. Kalau hal ini tidak terpenuhi sudah pasti pengajuan dianggap gagal, sehingga tidak bisa mengikuti tahapan selanjutnya berupa verifikasi dan validasi dokumen. Persyaratan Izin Niaga Umum Migas Semantara Badan usaha yang akan menjalankan kegiatan perdagangan BBM, BBG, LNG dan CNG, sebelum memiliki Izin Niaga Umum, maka harus memiliki Izin Usaha Sementara terlebih dahulu. Dengan perizinan sementara ini, badan usaha bisa sembari memenuhi persyaratan lainnya agar bisa mengajukan INU Tetap. Berikut ini beberapa persyaratan administratif untuk mengajukan Izin Usaha Sementara. Surat permohonan izin usaha kepada Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) cq. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Lampiran surat permohonan Akta pendirian perusahaan dan perubahannya. Pada akta mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan Pengesahan akta pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi berwenang Company Profile atau profil perusahaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) TDP (Surat Tanda Daftar Perusahaan) atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Surat keterangan domisili perusahaan Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai berupa kesanggupan memenuhi aspek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai badan usaha Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri Surat pernyataan mengenai kesanggupan pencampuran bahan bakar nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis, sekaligus pernyataan atau keterangan yang diberikan dengan sebenar-benarnya. Persyaratan Izin Usaha Niaga Umum Migas Tetap Setelah berjalan dua tahun sejak diterbitkan INU Migas Sementara, badan usaha wajib mengajukan permohonan INU Migas Tetap. Supaya bisa mendapatkan perizinan tersebut, maka badan usaha harus melengkapi persyaratan administratif dan teknik. Apa sajakah syarat pembuatan izin niaga umum migas tersebut? Surat permohonan izin usaha kepada Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) cq. Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Lampiran surat permohonan Akta pendirian perusahaan dan perubahannya. Pada akta mencantumkan bidang usaha perdagangan Minyak Bumi/BBM/Hasil Olahan Pengesahan akta pendirian perusahaan dan perubahannya dari instansi berwenang Company Profile atau profil perusahaan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) TDP (Surat Tanda Daftar Perusahaan) atau SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) Surat keterangan domisili perusahaan Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai berupa kesanggupan memenuhi aspek K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesanggupan pengembangan masyarakat setempat Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai badan usaha Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan Surat pernyataan tertulis dilengkapi materai mengenai kesanggupan menerima penunjukan dan penugasan dari Menteri untuk menyediakan cadangan BBM Nasional dan pemenuhan kebutuhan BBM di dalam negeri Surat pernyataan mengenai kesanggupan pencampuran bahan bakar nabati ke dalam BBM yang diniagakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah terkait dengan lokasi untuk pembangunan fasilitas dan sarana Surat pernyataan dokumen persyaratan administrasi dan teknis, sekaligus pernyataan atau keterangan yang diberikan dengan sebenarnya. Nah, itulah syarat pembuatan izin niaga umum migas yang harus disiapkan. Jika Anda mengalami kesulitan dalam pengurusannya, sangat disarankan untuk mendapatkan pendampingan dari konsultan perizinan terpercaya, seperti IzinMudah.com.

Pemerintah Indonesia selalu berupaya mempermudah pengurusan surat izin usaha migas. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor minyak dan gas bumi (migas). Apa saja kemudahan yang bisa dinikmati pelaku usaha? Kemudahan dalam Pengurusan Izin Usaha Migas Anda berencana untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang migas? Sekarang ini persyaratan, regulasi dan prosedurnya semakin sederhana. Sehingga setiap pengusaha bisa mengakses dengan mudah, cepat dan hemat biaya. Nah, apa sajakah kemudahan yang bisa dirasakan pelaku usaha saat mengurus izin usaha migas? Layanan Satu Pintu Sistem Online Single Submission atau OSS telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk seluruh jenis perizinan usaha. Salah satunya adalah izin usaha migas. OSS adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem ini sudah terhubung dengan berbagai kementerian atau lembaga, pemerintah daerah dan pengusaha atau pelaku usaha. Melalui sistem pintar tersebut, pelaku usaha bisa mengajukan permohonan izin usaha migas secara online dengan cara yang mudah dan cepat. Anda hanya perlu mengakses portal OSS, dan kemudian cukup mengikuti seluruh langkah yang tertera. Persyaratan Lebih Sederhana Penyederhanaan persyaratan dilakukan oleh pemerintah, agar semakin mempermudah dalam permohonan perizinan usaha migas. Selain lebih mudah, juga akan lebih mempercepat proses pengurusan perizinan. Beberapa persyaratan pengajuan yang disederhanakan adalah pengurangan jumlah dokumen yang wajib dilampirkan, penerapan sistem elektronik dalam verifikasi dokumen, dan integrasi data antar lembaga atau kementerian. Pemangkasan waktu proses perizinan Penggunaan portal OSS dan penyederhanaan persyaratan akan membuat waktu proses perizinan usaha migas lebih efisien. Dengan begitu, jangka waktunya bisa dipangkas sehingga semakin cepat daripada cara lama yang dulu diterapkan. Sebelum mengaplikasikan sistem OSS, proses perizinan usaha migas bisa membutuhkan waktu hingga beberapa bulan. Akan tetapi dengan penerapan sistem yang baru, proses pengajuan izin usaha bisa diselesaikan dalam waktu beberapa hari saja. Tentunya ini kemajuan yang sangat diharapkan pelaku usaha. Lebih Mudah dalam Mengakses Informasi Pemerintah telah menyiapkan beragam informasi mengenai perizinan usaha migas di laman resmi Kementerian ESDM dan SKK Migas. Beberapa informasi yang tersedia, antara lain biaya perizinan, prosedur perizinan, persyaratan perizinan dan jenis-jenis perizinan. Tersedia Layanan Konsultasi Pemerintah menyediakan layanan konsultasi khususnya bagi para pelaku usaha, yang ingin memperoleh informasi dan bantuan mengenai perizinan usaha migas. Anda bisa menghubungi layanan konsultasi melalui website resmi, email dan telepon Kementerian ESDM dan SKK Migas. Pemangkasan birokrasi yang sebelumnya terkesan panjang dan susah, kini menjadi semakin sederhana dan mudah diakses oleh seluruh pelaku usaha. Sehingga tidak ada kendala lagi dalam mengurus surat izin usaha migas. Apakah Konsultan Diperlukan dalam Pengurusan Izin Usaha Migas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya harus melihat beberapa faktor. Sehingga bisa ditentukan, apakah Anda membutuhkan konsultan perizinan atau cukup melakukan pengajuan secara mandiri. Kompleksitas Izin Usaha Perlu diketahui bahwa perizinan usaha migas terbagi atas beberapa jenis. Sehingga kompleksitasnya berbeda-beda untuk setiap jenisnya. Pengurusan izin usaha hulu migas (eksplorasi dan produksi) biasanya lebih kompleks, jika dibandingkan dengan izin usaha hilir migas yang berhubungan dengan pengolahan, distribusi atau penyaluran dan penjualan. Sangat disarankan bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan usaha yang kompleks untuk didampingi konsultan perizinan. Tujuannya adalah agar Anda lebih memahami regulasi yang berlaku, menyiapkan dokumen dan menyelesaikan proses perizinan dengan lebih efektif dan efisien. Kemampuan dan Pengalaman Pelaku Usaha Kalau pelaku usaha sudah menguasai pengetahuan dan bahkan memiliki pengalaman yang cukup dalam pengurusan izin usaha, maka tidak membutuhkan bantuan konsultan perizinan. Akan tetapi, kalau pemilik badan usaha  terbilang masih baru di dalam bisnis migas atau kurang familiar dengan rangkaian proses perizinan, maka kehadiran konsultan sangat dibutuhkan. Biaya Konsultan Kompleksitas izin usaha sangat berpengaruh terhadap biaya konsultan perizinan. Karenanya biaya yang ditetapkan bisa bervariasi. Pengalaman konsultan dan cakupan layanan yang diberikan juga mempengaruhi biayanya. Sebagai pertimbangan, Anda bisa membandingkan biaya konsultan dengan tidak melupakan manfaat yang akan diperoleh. Jadi tidak semata-mata hanya memilih yang menawarkan harga murah saja. Akan tetapi layanan yang diberikan tidak sesuai harapan. Keuntungan Menggunakan Jasa Konsultan dalam Pengurusan Izin Niaga Migas Jika Anda merasa bekal pengetahuan dan pengalaman terkait pengurusan surat izin usaha migas tidak memadai, langkah yang tepat adalah menggunakan jasa konsultan perizinan. Tentunya ada banyak keuntungan atau manfaat yang bisa dirasakan pelaku usaha, berikut beberapa diantaranya. Lebih Hemat Waktu dan Tenaga Bagi yang minim pengetahuan terkait persyaratan dan prosedur pengajuan perizinan usaha, pasti akan merasa kerepotan. Waktu dan tenaga Anda akan terkuras, padahal belum tentu hasilnya sesuai harapan. Untuk itulah konsultan perizinan usaha hadir untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kesulitan tersebut. Konsultan akan membantu Anda dalam menyelesaikan proses perizinan dengan lebih efektif dan efisien, serta lebih cepat. Pelaku usaha bisa lebih fokus untuk mengembangkan bisnis, tanpa harus terbebani dengan segala proses perizinan yang rumit dan panjang. Dengan begitu, biaya yang Anda keluarkan sangat sepadan dengan apa yang akan didapatkan. Peluang Keberhasilan Lebih Besar Mengurus perizinan usaha sendiri belum tentu membuahkan hasil. Apalagi dengan pengetahuan dan pengalaman yang terbatas. Kondisi tersebut justru akan memperburuk hasil seleksi berkas, validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh petugas yang berwenang. Dengan menggunakan jasa konsultan bisa meningkatkan peluang keberhasilan. Karena konsultan terpercaya memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam menangani berbagai macam jenis perizinan usaha. Salah satunya dalam mengurus permohonan surat izin usaha migas. Konsultan perizinan akan membantu Anda, agar terhindar dari segala kesalahan umum dan meningkatkan keberhasilan permohonan yang diajukan. Nah, agar peluang tersebut semakin besar, maka pastikan hanya menunjuk konsultan profesional, berpengalaman dan terpercaya. Memastikan Kepatuhan Terhadap Regulasi Konsultan bisa membantu Anda untuk memastikan bahwa seluruh dokumen sudah lengkap, dan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan atau berlaku. Cara tersebut sangat membantu Anda, supaya terhindar dari segala risiko sanksi yang diberikan oleh pemerintah. Ketika Anda ingin mendapatkan pendampingan dari konsultan perizinan, maka pastikan mencari yang sudah berpengalaman dan memiliki reputasi yang baik. Pastikan konsultan memiliki pengetahuan yang luas terkait dengan regulasi perizinan usaha migas. Ada baiknya mencari beberapa jasa konsultan, sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan. Perhatikan segala penawaran layanan dan biayanya. Setelah itu, barulah memutuskan manakah konsultan yang layak mengurus perizinan usaha Anda. Penggunaan konsultan dalam mengurus surat izin usaha migas tidak wajib, namun Anda bisa menikmati banyak keuntungan. Keputusan dalam menggunakan jasa konsultan tergantung pada beberapa faktor, seperti kompleksitas perizinan, kemampuan dan pengalaman pelaku usaha dan biaya konsultannya. Jika Anda belum menemukan

Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) selalu berinovasi sebagai strategi untuk bisa mendorong investasi di sektor migas. Salah satunya adalah dengan menciptakan aplikasi sistem pelayanan perizinan secara online untuk kegiatan usaha hilir migas. Perizinan migas online juga menjadi bukti pemerintah semakin menyederhanakan regulasi bagi pelaku usaha migas. Penyederhanaan Perizinan Migas Online Total terdapat 104 perizinan kegiatan usaha migas hingga tahun 2015. Kemudian terjadi pemangkasan perizinan tersebut menjadi 42 perizinan di tahun 2016. Sekarang ini disederhanakan lagi menjadi 6 perizinan. Pemberlakuan kebijakan tersebut tentunya memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha migas. Nah, dari enam perizinan yang tersisa itu, sebanyak dua perizinan mengatur sektor hulu migas. Sedangkan untuk sektor hilir migas masih terdapat empat peraturan perizinan. Pada sektor hulu migas hanya terdapat izin survei, dan izin pemanfaatan data migas. Sedangkan untuk sektor hilir migas masih terdapat empat izin. Perizinan yang dimaksud adalah izin usaha niaga, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan dan izin usaha pengolahan. Jadi sebelum tahun 2015, Dirjen Migas menerbitkan 104 perizinan dengan proses yang dibutuhkan hingga 50 hari untuk pengajuannya. Dengan upaya penyederhanaan menjadi enam perizinan saja, maka dianggap lebih efisien dan efektif. Salah satunya berhubungan dengan jangka waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan. Dengan peraturan yang baru, dengan catatan dikerjakan sesuai prosedur operasional standar, maka hanya dibutuhkan waktu 10-15 hari kerja saja. Jangka waktu tersebut dihitung sejak dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kementerian ESDM. Waktu pengajuan satu hari, dan dilanjutkan untuk evaluasi selama tujuh hari.  Setelah itu, penerbitan izin sudah bisa dilakukan oleh Kementerian SDM dengan waktu yang dibutuhkan selama dua hari. Dengan pemberlakukan sistem perizinan online ini, maka pemohon tidak perlu lagi datang dan bertatap muka dengan pejabat Kementerian ESDM. Peraturan Menteri ESDM nomor 29 tahun 2017 mendasari implementasi aplikasi sistem pelayanan perizinan online untuk kegiatan usaha hilir migas. Peraturan Menteri tersebut terkait dengan perizinan kegiatan usaha migas. Regulasi tersebut juga didukung oleh Peraturan Menteri ESDM   Nomor 40 Tahun 2017 tentang pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha migas kepada Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Keuntungan lainnya dari penggunaan aplikasi online tersebut adalah hemat kertas. Sehingga dianggap lebih ramah lingkungan. Enaknya lagi, proses pengajuan perizinan tersebut bisa diakses secara gratis. Tidak ada biaya sama sekali dan dapat dipantau secara online kapan saja dan di mana saja. Jika Anda memiliki badan usaha dan ingin mengajukan izin kegiatan usaha hilir migas, maka bisa mengakses laman resmi di perizinanmigas.esdm.go.id. Kalau ingin mempelajari lebih banyak hal terkait dengan perizinan online untuk hilir migas, Anda bisa mengakses perizinanmigas.esdm.go.id/bantuan. Sebelum peluncuran sistem perizinan online, Kementerian ESDM juga telah melakukan penyederhanaan sejumlah peraturan di subsektor migas. Langkah itu bertujuan agar menjadi daya tarik investasi semakin meningkat di Indonesia. Sebanyak 21 aturan untuk subsektor migas disederhanakan oleh Kementerian ESDM . Sejak awal Februari 2018, Kementerian ini telah mencabut sebelas peraturan subsektor migas. Karena sudah dianggap tidak relevan lagi, dan juga sudah tergantikan dengan aturan lebih baru. Selanjutnya sebanyak 10 peraturan disederhanakan lagi menjadi 7 aturan. Ke sepuluh aturan tersebut berhubungan dengan subsektor migas yang mencakup sektor hulu dan hilir migas. Selain perizinan, penyederhanaan juga dilakukan pada non perizinan yaitu persetujuan atau rekomendasi. Melalui penyederhanaan tersebut, jumlah non perizinan yang tadinya berjumlah 50, kini hanya menjadi 26 non perizinan. Semakin sederhana birokrasinya, maka semakin memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pengurusan perizinan migas online. Keuntungan Mengurus Perizinan Migas Secara Online Kemajuan teknologi digital semakin memudahkan dalam pengurusan perizinan usaha. Ada banyak keuntungan yang bisa dinikmati para pelaku usaha, dengan menggunakan sistem terbaru yang dicanangkan pemerintah. Efisiensi Waktu dan Biaya Proses pengajuan perizinan online bisa berlangsung lebih cepat, bila dibandingkan saat penerapan proses konvensional atau manual. Hal itu dikarenakan tidak lagi ada proses pengiriman dokumen fisik, dan harus berlama-lama dalam antrian di kantor pelayanan. Pelaku usaha juga bisa menghemat biaya transportasi, akomodasi dan juga fotokopi dokumen. Karena bisa diakses secara online, maka pengusaha juga bisa mengurus perizinan setiap saat dan dimana saja. Karena tidak harus datang langsung ke kantor pelayanan. Transparasi dan Akuntabilitas Seluruh informasi terkait persyaratan, prosedur dan regulasi pengurusan perizinan dijelaskan secara informatif dan transparan. Siapa saja bisa mengakses informasi tersebut setiap waktu, dengan cara yang mudah dipahami. Prosesnya lebih transparan, sehingga pemohon izin bisa memantau proses perizinan yang sedang berlangsung, dan mudah mengetahui status perizinannya. Penggunaan sistem online ini juga lebih meningkatkan akuntabilitas. Karena bisa mencegah terjadinya praktik korupsi dan kolusi yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Menawarkan Kemudahan dan Kenyamanan Aplikasi sistem perizinan online lebih mudah digunakan dan dipahami. Sehingga pengguna tidak akan mengalami kendala berarti. Pelaku usaha juga akan merasa lebih nyaman. Karena tidak harus meninggalkan tempat kerja saat melakukan pengurusan perizinan. Anda juga bisa mengurus perizinan usaha setiap saat tanpa batasan waktu. Karena portal layanan online tersebut tersedia selama 24 jam setiap hari dan 7 hari seminggu. Jadi layanan perizinan online ini tidak pernah libur. Dengan begitu, pengusaha bisa mengurus perizinan usaha kapan saja. Manfaat lainnya yang bisa dirasakan adalah meningkatkan daya saing pengusaha, karena proses perizinan lebih cepat. Iklim investasi juga lebih kondusif, sehingga bisa menarik lebih banyak investor. Perizinan online juga bisa merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Online Single Submission (OSS) merupakan platform online yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan berusaha, termasuk juga untuk perizinan migas online. Sebelum melakukan pengajuan izin usaha, pastikan sudah memahami persyaratan dan prosedurnya. Agar tidak terjadi kesalahan dan memperbesar peluang diterima atau mendapatkan legalitas usaha. Jika Anda tidak memiliki tenaga berkompeten dalam mengurus permohonan izin online, ada baiknya menyerahkan tugas tersebut kepada konsultan perizinan. Namun, tentunya harus dipastikan konsultan tersebut menguasai bidang usaha yang akan Anda urus perizinannya. Mintalah portofolio atau klien sebelumnya, sebagai bukti sudah berpengalaman dalam membantu pengurusan perizinan sejenis. Pendampingan akan dilakukan oleh konsultan perizinan, sehingga Anda terbantu dalam menyiapkan dokumen persyaratan, lebih hemat waktu dan tenaga. Jika Anda masih belum menemukan jasa konsultan perizinan yang terpercaya, Anda bisa mengunjungi IzinMudah.com. Penyedia jasa konsultan izin usaha tersebut sangat berpengalaman, dan diperkuat tenaga berkompeten. Sehingga sangat memahami seluk beluk, dan berbagai tantangan dalam pengurusan perizinan usaha. Dengan begitu, peluang pengajuan izin usaha diterima lebih besar. Segera hubungi staf IzinMudah, siapkan dokumen persyaratan untuk perizinan migas online, dan tim akan segera

Perizinan migas adalah proses untuk memperoleh izin usaha di sektor minyak dan gas bumi. Proses pengajuan perizinan tersebut diatur oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Perizinan usaha ini terbagi atas dua macam, izin usaha hulu migas dan hilir migas. Anda bisa mendapatkan informasi detail dengan mengakses website Perizinan Migas ESDM go id. Jenis Izin Usaha Hulu Migas di Indonesia Jenis perizinan migas ini adalah izin yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi atau migas di wilayah Indonesia. Izin usaha ini dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Terdapat beberapa jenis izin usaha hulu migas di Indonesia. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Perizinan ini diterbitkan untuk BUMN (badan Usaha Milik Negara) atau BUS (Badan Usaha Swasta) yang telah memiliki IUP Eksplorasi, dan terbukti telah menemukan cadangan migas yang ekonomis. Pemegang IUP Operasi Produksi harus berkewajiban membayar royalti, dan pajak migas kepada pemerintah. Jangka waktu untuk perizinan usaha ini adalah 20 tahun untuk minyak bumi, dan 30 tahun untuk gas bumi. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Izin usaha ini diterbitkan untuk BUMN atau BUS setelah melalui proses lelang. Pemegang perizinan ini diwajibkan untuk membayar bonus tanda tangan, komitmen pasti, dan bagian pemerintah dari hasil produksi minyak bumi dan gas. Jangka waktu perizinan usaha ini selama 30 tahun, baik untuk minyak bumi maupun gas bumi. Kontrak Karya Perizinan ini dibuat atas kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan KKKS (Kontraktor Kontrak Karya), yang merupakan BUMN atau BUS. Kontraktor Kontrak Karya harus membayar bonus tanda tangan, komitmen pasti, dan bagian pemerintah dari hasil produksi migas. Kontrak Karya memiliki jangka waktu hingga 30 tahun, dan dapat diperpanjang dua kali 10 tahun. Bentuk Kerjasama lainnya Selain tiga jenis perizinan di atas, terdapat juga bentuk kerjasama lainnya di dalam kegiatan usaha hulu migas, seperti PSC (Production Sharing Contract), (TAC) Technical Assistance Contract, JOB (Joint Operating Body). Jenis Izin Usaha Hilir Migas di Indonesia Izin usaha hilir migas adalah perizinan yang dibutuhkan untuk kegiatan pengolahan, penyimpanan, penyaluran dan/atau penjualan migas (minyak dan gas  bumi) di wilayah Indonesia. Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) adalah pihak resmi yang menerbitkan izin usaha tersebut. Nah, apa saja jenis perizinan usaha hilir migas? Izin Usaha Niaga Migas Perizinan usaha ini diterbitkan kepada badan usaha yang akan menjalankan kegiatan niaga migas, seperti penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak), penjualan gas bumi, penjualan produk petrokimia. Izin usaha ini terbagi atas beberapa jenis sesuai dengan jenis produk dan skala usahanya. Izin Usaha Pengangkutan Migas Izin usaha ini diberikan untuk badan usaha yang berencana bergerak di bidang pengangkutan migas, seperti pengangkutan gas bumi dengan truk, pengangkutan BBM melalui kapal tanker, dan pengangkutan BBM melalui pipa. Perizinan ini terbagi atas beberapa jenis berdasarkan moda transportasi yang digunakan dan skala usahanya. Izin Usaha Penyimpanan Migas Perizinan khusus ini diberikan untuk badan usaha yang akan bergerak di bidang penyimpanan migas, seperti penyimpanan gas  bumi di terminal LNG, dan penyimpanan BBM di depot. Izin usaha ini terbagi atas beberapa jenis berdasarkan pada jenis produk dan kapasitas penyimpanannya. Izin Usaha Penunjang Selain ketiga jenis perizinan usaha migas di atas, ada juga Izin Usaha Penunjang yang diberikan untuk badan usaha yang akan menjalankan kegiatan penunjang kegiatan hilir migas. Sebagai contoh jasa pelatihan dan sertifikasi migas, jasa inspeksi dan kalibrasi peralatan migas. Perizinan usaha penunjang ini terbagi atas beberapa jenis tergantung dari jenis kegiatannya. Masih terdapat juga jenis-jenis izin usaha khusus yang mendukung kegiatan hilir migas tertentu. Sebagai contoh Izin Usaha Niaga Gas Bumi Tertentu, Izin Usaha Penyaluran dan/atau Distribusi Gas Bumi melalui Pipa, Izin Usaha Pengolahan dan/atau Pemurnian Minyak Bumi. Setiap badan usaha yang berencana menjalankan kegiatan hilir migas wajib mengurus perizinan usaha yang sesuai dengan jenis kegiatannya. Kebijakan Pemerintah untuk Usaha Hulu dan Hilir Migas Pemerintah Indonesia memberikan perhatian kepada pelaku usaha, dengan membuat berbagai kebijakan guna mendukung dan mengatur usaha hulu dan hilir migas. Kebijakan di Bidang Hulu Migas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Melalui peraturan tersebut pemerintah melakukan pengaturan terkait tata cara pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Melalui perundang-undangan ini, pemerintah berupaya mengatur pengelolaan migas di Indonesia. Termasuk juga kegiatan eksplorasi, produksi dan pengolahan. Pemerintah Indonesia juga memberikan beragam insentif fiskal. Dengan tujuan bisa menarik investasi di sektor hulu migas, seperti pembebasan bea masuk, tax allowance dan tax holiday. Sedangkan untuk kebijakan non fiskal, pemerintah memberikan berbagai insentif, seperti penyediaan infrastruktur yang memadai, dan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha. Kebijakan di Bidang Hilir Migas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Regulasi pemerintah tersebut mengatur tentang tata cara dalam pelaksanaan kegiatan usaha hilir migas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Perundang-undangan ini berupaya mengatur pengelolaan migas di Indonesia. Hal itu termasuk kegiatan pengolahan, penyaluran dan penjualan migas. Berkaitan dengan kebijakan harga migas, pemerintah Indonesia berhak menetapkan harga bahan bakar minyak dan gas bumi untuk konsumen. Kebijakan infrastruktur  yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun dan mengambangkan infrastruktur hilir migas, seperti jaringan pipa gas dan kilang minyak. Secara umum tujuan dari berbagai kebijakan pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan investasi di bidang migas, meningkatkan produksi migas, menjamin ketersediaan energi untuk masyarakat, meningkatkan nilai tambah migas dan melakukan perlindungan terhadap lingkungan. Adapun tantangan dalam dunia migas adalah biaya operasi yang tinggi, persaingan global dan fluktuasi harga migas di pasar internasional. Tentunya pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dengan segala tantangan tersebut. Pemerintah selalu berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, meningkatkan regulasi, mengembangkan infrastruktur dan sebagainya. Pemerintah juga mendorong perusahaan migas untuk meningkatkan efisiensi operasi, berinvestasi untuk pengembangan teknologi baru, dan mengembangkan sumber daya manusia. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dengan meluncurkan berbagai kebijakan, guna mendukung dan mengatur usaha hulu dan hilir migas. Tentunya beragam kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan investasi, produksi, nilai tambah untuk produk migas dan menjamin tersedianya energi untuk masyarakat. Berbagai kebijakan pemerintah tersebut bisa saja berubah sewaktu-waktu. Karena itu, bagi pelaku usaha harus selalu update dengan informasi terkini. Anda bisa mengakses laman resmi Perizinan Migas ESDM go id. Selain itu bisa berkonsultasi melalui IzinMudah.com.

Kegiatan mengangkut BBM (Bahan Bakar Minyak) yang tidak memperoleh subsidi dari pemerintah Indonesia disebut dengan pengangkutan BBM non subsidi. BBM non subsidi dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada BBM subsidi, karena tidak mendapatkan bantuan dana dari negara. Jenis-Jenis BBM Non Subsidi Sangat banyak jenis bahan bakar minyak non subsidi yang dijual di Indonesia. Berikut daftar nama produknya dan sekilas tentang fungsinya. Bensin Pertamax. Jenis bensin ini cocok digunakan kendaraan dengan kompresi mesin 9:1 – 10:1, dengan RON 92. Pertamax Turbo. Jenis bensin dengan RON 98 yang cocok dipakai untuk kendaraan bermotor dengan mesin tinggi (> 10:1), dan membutuhkan performa maksimal. Shell Super. Bensin dengan RON 92 dan mengandung formula Dynaflex yang berfungsi untuk membersihkan mesin, serta meningkatkan efisiensi bahan bakar. Sehingga kendaraan lebih hemat konsumsi bahan bakar. Shel V-Power. Bensin dengan RON 95 dan memiliki formula DRM, sehingga bisa meningkatkan performa dan melindungi mesin. BP 92. Bensin dengan RON 92 yang dilengkapi teknologi Active Technology. Teknologi ini berfungsi untuk membersihkan mesin, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. BP 95. Bensin dengan RON 95 yang memiliki teknologi Active Technology, sehingga performanya bagus dan membantu perlindungan mesin. Solar Dexlite. Solar dengan CN (Cetane Number) 51. Sangat cocok digunakan pada kendaraan diesel modern yang berteknologi common rail. Pertamax Dex. Solar dengan kandungan CN 53, yang memiliki formula Dual Friction Modifier. Fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan dan bisa meningkatkan performa mesin. Shell Diesel Extra. Solar dengan kadar CN 51 dan dilengkapi dengan formula Active Cleansing Technology. Fungi dari teknologi tersebut adalah untuk membersihkan mesin dan dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar. BP Diesel. Jenis solar dengan kandungan CN 51 dan memiliki teknologi Active Technology guna membersihkan mesin, dan untuk meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar. Avtur atau ATF (Aviation Turbine Fuel) Bahan bakar jenis ini digunakan untuk pesawat terbang. Avtur dibuat dari campuran  hidrokarbon, yang sebelumnya dihasilkan dari proses penyulingan minyak bumi. Komposisi kimia dari bahan bakar avtur bisa berbeda-beda. Karena sangat tergantung dari asal negara, produsen dan jenis avtur yang digunakan. Jet A-1 merupakan jenis avtur yang paling umum digunakan di Indonesia. LPG Non Subsidi LPG (Liquefied Petroleum Gas) non subsidi merupakan LPG yang dijual sesuai dengan harga pasar. Terdapat beberapa ukuran tabung di pasaran, mulai dari ukuran 3 kg sampai dengan 50 kg. LPG adalah gas alam yang banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai bahan bakar memasak. Gas alam ini tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna, mudah terbakar, dan tingkat racun yang sangat sedikit. Karena itu tetap aman digunakan untuk bahan bakar skala rumah tangga. Penentuan harga BBM non subsidi oleh siapa? Harga setiap produknya ditentukan oleh setiap perusahaan penjual. Harga bahan bakar minyak ini sangat fluktuatif, sehingga bisa berubah sewaktu-waktu. Karena tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah, maka harganya lebih tinggi daripada BBM subsidi. Karena BBM non subsidi memiliki kualitas lebih baik, maka bisa memberikan manfaat lebih bagi kendaraan bermotor. Beberapa manfaatnya adalah performa mesin lebih baik, efisiensi bahan bakar lebih tinggi sehingga lebih hemat, dan emisi gas buangnya lebih rendah sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Jadi bisa disimpulkan kalau pemakaian BBM non subsidi bisa menjadi pilihan tepat bagi pengguna kendaraan bermotor, yang ingin performa mesinnya lebih baik, hemat konsumsi BBM, dan rendah emisi gas buangnya. Peraturan Pengangkutan BBM Non Subsidi Di Indonesia Beberapa peraturan mengatur terkait dengan usaha pengangkutan BBM non subsidi. Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 tentang kegiatan usaha pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak. Pada Pasal 1 dijelaskan kalau kegiatan usaha pengangkutan, dan niaga BBM non subsidi meliputi pengangkutan dari tempat penyimpanan ke tempat penyaluran, pengangkutan dari tempat penyaluran ke konsumen, niaga BBM non subsidi di SPBU dan di luar SPBU. Pada Pasal 2 dijelaskan kalau badan usaha yang akan menjalankan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM non subsidi harus memegang IUP (Izin Usaha Pengangkutan) bagi yang bergerak di sektor pengangkutan BBM non subsidi, SBU (Sertifikat Badan Usaha) bagi niaga BBM non subsidi di SPBU, dan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) untuk niaga BBM non subsidi di luar SPBU. Pada Pasal 3 memaparkan kalau IUP dan SBU diterbitkan oleh BPH Migas. Pada Pasal 4 menjelaskan kalau badan usaha yang sudah memiliki IUP dan SBU harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, selalu menjaga kualitas BBM, melaporkan kegiatan pengangkutan dan niaga BBM kepada BPH Migas, dan wajib membayar iuran tetap dan iuran variabel kepada BPH Migas. Pada Pasal 5 menjelaskan kalau BPH Migas berhak melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pengangkutan dan niaga BBM non subsidi. Pada Pasal 6 menjelaskan terkait sanksi untuk badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran, dengan memberikan teguran tertulis, denda dan pencabutan IUP dan SBU. Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 tentang tata cara penyaluran jenis bahan bakar minyak tertentu. Pada Pasal 1 menjelaskan kalau jenis bahan bakar tertentu yang dimaksud di dalam peraturan ini adalah BBM non subsidi. Pada Pasal 2 dijelaskan kalau penyaluran BBM non subsidi dikerjakan oleh badan usaha yang sudah memegang legalitas berupa IUP dan SBU. Pada Pasal 3 dijelaskan kalau penyaluran jenis BBM ini harus dilakukan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan pemerintah. Pada Pasal 4 dijelaskan kalau BPH Migas berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM non subsidi. Pada Pasal 5 menjelaskan ketentuan sanksi bagi badan usaha yang terbukti melanggar peraturan, dengan memberikan teguran tertulis, denda dan bahkan pencabutan IUP dan SBU. Pemerintah terlihat sangat ketat membuat peraturan terkait dengan bidang usaha pengangkutan BBM non subsidi. Badan usaha yang berencana akan menjalankan kegiatan tersebut, maka wajib memiliki izin usaha sesuai ketentuan, dan mematuhi segala peraturan yang berlaku. Bagi yang melanggar peraturan tentunya harus bersiap berhadapan dengan sanksi berat. Bila Anda ingin segera mengurus perizinan usahanya, tetapi masih belum memahami persyaratan dan prosedurnya, sangat disarankan untuk memanfaatkan jasa konsultan perizinan. Anda bisa mendapatkan pendampingan mulai dari awal pengumpulan dokumen persyaratan, pengajuan dokumen, hingga penerbitan izin usaha. Salah satu konsultan perizinan usaha yang terbukti memiliki reputasi baik, terpercaya, profesional, memiliki tenaga ahli berpengalaman, pelayanan prima dan tarif yang bersahabat adalah Izinmudah.com. Konsultasikan kebutuhan izin usaha Anda, dan tenaga berkompeten akan membantu pengurusannya. Anda akan lebih hemat waktu dan tenaga. Peluang diterimanya permohonan izin usaha juga lebih besar. Karena sangat memahami perkembangan peraturan, persyaratan dan

Niaga Umum Bahan Bakar Minyak (BBM) berperan penting untuk memastikan ketersediaan, efisiensi dan keadilan dalam penyaluran BBM di Indonesia. Kegiatan usaha ini bisa memberikan manfaat besar bagi seluruh pihak, termasuk konsumen, badan usaha dan negara, apabila tujuannya jelas dan tepat dalam implementasinya. Definisi Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Kegiatan usaha dari niaga umum BBM adalah meliputi pembelian, penjualan, ekspor dan impor bahan bakar minyak dalam skala besar. Aktivitas tersebut dilakukan oleh badan usaha yang sudah memegang Izin Niaga Umum atau INU, yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Nah, berikut ini adalah beberapa poin penting yang terkait dengan pengertian niaga umum BBM. Bisnis BBM Skala Besar. Niaga umum BBM berfokus pada pembelian, penjualan, ekspor dan impor bahan bakar minyak dengan volume besar. Sehingga menjadi pembeda dengan kegiatan niaga BBM berskala kecil, contohnya adalah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang melayani penjualan BBM ke konsumen langsung. Wajib Memiliki Izin Niaga Umum (INU). Setiap badan usaha yang akan menjalankan niaga umum BBM harus memiliki perizinan khusus yang dinamakan INU. Izin usaha ini dikeluarkan oleh Kementerian ESDM. Perizinan tersebut adalah bukti legalitas dan kepatuhan badan usaha terhadap regulasi yang berlaku. Jenis BBM. Jenis bahan bakar minyak yang bisa menjadi komoditi bisnisnya mencakup berbagai jenis. Seperti BBM jenis bensin (RON 88, RON 90, RON 92, dan RON 95), BBM jenis solar (Bio Solar, Solar Subsidi dan Solar Non Subsidi), BBM jenis avtur, BBM jenis minyak tanah, BBM jenis LPG dan jenis lainnya. Kegiatan yang Terkait. Selain menjalankan kegiatan penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, badan usaha juga bisa melakukan kegiatan lainnya, seperti penyimpanan, pengangkutan, pencampuran atau blending, penjualan produk sampingan, jasa kalibrasi tangki, pengelolaan limbah, dan pelatihan keselamatan penggunaan BBM. Tujuan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Guna mencapai tujuan Niaga Umum Bahan Bakar Minyak sangat diperlukan regulasi yang tepat, pengawasan yang efektif, dan juga kerjasama yang baik antara badan usaha, pemerintah serta masyarakat. Agar tujuan dari pelaksanaan niaga BBM tetap berlangsung sesuai harapan. Jangan sampai terdapat celah kekurangan yang dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggungjawab. Seperti praktek penyalahgunaan BBM, kecelakaan dan pencemaran lingkungan. Upaya mitigasi risiko yang komprehensif sangat penting diterapkan. Nah, apa saja tujuan utama dari niaga umum BBM? Jaminan Ketersediaan BBM di Seluruh Wilayah Indonesia Perniagaan ini diharapkan bisa menyalurkan BBM ke berbagai daerah yang terjangkau oleh layanan SPBU milik BUMN, seperti di kawasan pedesaan, pulau terpencil dan bahkan di wilayah perbatasan. Dengan keterlibatan badan usaha swasta, niaga umum BBM bisa membantu agar ketahanan energi nasional semakin meningkat, berkat adanya diversifikasi sumber pasokan dan penyaluran bahan bakar minyak. Niaga umum BBM membantu mendorong pembangunan infrastruktur penyimpanan dan penyaluran BBM di berbagai wilayah Indonesia. Dengan begitu, bisa meningkatkan akses masyarakat untuk menikmati bahan bakar minyak. Penyaluran BBM Lebih Efektif dan Efisien Niaga umum ini membuka kesempatan bagi setiap badan usaha swasta untuk bersaing dalam menyalurkan bahan bakar minyak. Dengan begitu, operasional lebih efektif dan efisien. Selain itu, bisa juga menerapkan teknologi dan inovasi terkini dalam penyaluran BBM. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu. Persaingan usaha dan efisiensi tersebut diharapkan bisa menekan biaya logistik dan harga bahan bakar minyak untuk konsumen. Perlindungan Konsumen dari Persaingan Tidak Sehat dan Praktik Monopoli Niaga umum BBM menawarkan beragam pilihan bagi konsumen terkait dengan jenis bahan bakar minyak, harga dan layanannya. Persaingan di sektor bisnis ini mendorong transparansi harga dan layanan. Dengan demikian, konsumen bebas memilih produk yang dianggapnya terbaik. Keberadaan badan usaha swasta juga membantu mengantisipasi praktik monopoli, dan sekaligus memastikan harga BBM tetap wajar bagi konsumen. Menambah Pendapatan Negara Kegiatan niaga umum BBM menghasilkan pendapatan bagi negara, melalui pembayaran retribusi dan pajak yang disetorkan badan usaha. Perniagaan ini juga membantu pengembangan industri yang terkait, seperti manufaktur peralatan, logistik, dan industri pengolahan BBM. Tidak kalah pentingnya adalah penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat. Kegiatan niaga umum BBM membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor, seperti operasional SPBU, penyaluran BBM dan industri terkait lainnya. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional Niaga Umum Bahan Bakar Minyak mendorong peningkatan daya saing ekonomi nasional, karena mampu memastikan tersedianya energi andal dan efisien. Penyaluran BBM juga lebih efisien dengan harga bersaing. Sehingga bisa menurunkan biaya produksi, dan daya saing industri nasional lebih meningkat. Peluang investasi bagi badan usaha swasta di sektor energi juga semakin terbuka. Karena itu bisa mendorong petumbuhan ekonomi nasional. Beberapa peraturan perundang-undangan diterbitkan pemerintah untuk mengatur kegiatan niaga umum BBM di Indonesia. Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyaluran bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan Liquefied Natural Gas. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang kegiatan usaha niaga umum bahan bakar minyak. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Nah, dengan beragam tujuan niaga umum BBM tersebut sangat jelas kalau kegiatan usahanya sangat penting. Khususnya dalam penyaluran atau distribusi bahan bakar minyak di Indonesia. Memahami definisi, tujuan, regulasi dan dampak kegiatan usaha tersebut, maka diharapkan bisa memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Mengurus Izin Niaga Umum Bahan Bakar Minyak Peluang niaga umum BBM masih terbuka bagi para pelaku usaha. Jika Anda berminat menjalankan bisnisnya, maka langkah awal yang harus disiapkan adalah mengurus perizinan usahanya. Regulasi, persyaratan dan prosedur permohonan izin usaha ini sangat penting dipahami pengusaha. Secara umum persyaratan untuk mendapatkan izin niaga umum BBM adalah memiliki badan usaha yang sudah berbadan hukum, modal kerja minimal RP 10 miliar, fasilitas dan sarana penyimpanan BBM, tenaga ahli di bidangnya, dan pengalaman di bidang niaga BBM. Bagaimana dengan proses pengajuan perizinan usaha ini? Anda bisa mengajukan permohonan ke Kementerian ESDM, dengan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan. Tahapan selanjutnya adalah pemeriksaan dokumen, serta evaluasi dan verifikasi. Jika proses tersebut sudah dilalui, maka akan dilakukan penerbitan izin niaga umum. Bagaimana dengan hak dan kewajiban pemegang izin niaga umum BBM? Hak badan usaha adalah menjual, membeli, mengekspor dan mengimpor BBM. Badan usaha bisa menyalurkan bahan bakar minyak ke industri, SPBU dan pengguna langsung. Selain itu, badan usaha juga berhak menggunakan merek dagang sendiri. Sedangkan kewajiban badan usaha pemegang izin usaha ini adalah menjaga kualitas produk, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, dan sangat penting untuk selalu mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika Anda membutuhkan konsultasi terkait pengurusan

Perusahaan Anda berencana menjalankan bisnis perdagangan BBM, BBG, LNG dan CNG? Badan usaha Anda wajib memiliki izin niaga umum sesuai dengan regulasi pemerintah Indonesia. Tidak ada yang jual izin niaga umum, jadi Anda harus mengurusnya secara mandiri atau dengan bantuan konsultan perizinan. Tujuan Pembuatan Izin Niaga Umum INU atau Izin Niaga Umum bisa diartikan sebagai izin usaha yang wajib dimiliki oleh badan usaha yang akan menjalankan kegiatan perdagangan BBM (Bahan Bakar Minyak), BBG (Bahan Bakar Gas), CNG (Compressed Natural Gas), dan LNG (Liquefied Natural Gas). Jadi bisa didefinisikan kalau INU adalah suatu dokumen resmi, yang diberikan kepada badan usaha guna melakukan kegiatan perdagangan BBM, BBG, CNG dan LNG. Izin usaha ini sebagai bukti legalitas sebuah badan usaha yang telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Izin usaha ini merupakan syarat mutlak bagi setiap badan usaha yang ingin terlibat di dalam rantai pasokan energi secara nasional. Perizinan usaha tersebut diterbitkan oleh Ditjen Migas (Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi) Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral). Oleh karena itu, sebelum melakukan pengajuan perizinan, penting untuk selalu update regulasi terbaru dari kementerian tersebut. Suatu perizinan usaha tentunya dirancang sesuai tujuan tertentu. Agar bisa memberikan manfaat atau keuntungan bagi berbagai pihak. Seperti halnya izin usaha umum. Nah, apa sajakah tujuan badan usaha diwajibkan memiliki izin niaga umum? Perlindungan terhadap Konsumen Masyarakat atau korporat sebagai konsumen tentunya harus mendapatkan perlindungan atas penggunaan sebuah produk. Untuk itulah, pemerintah melalui penerbitan INU memastikan badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan BBM, BBG, LNG dan CNG sudah memenuhi standar mutu dan keamanan yang ditetapkan oleh pemerintah. Langkah tersebut dilakukan agar dapat melindungi konsumen dari produk yang bermutu rendah dan bahkan bisa mengakibatkan bahaya tertentu. Dengan kebijakan ini, konsumen bisa merasa aman saat menggunakan produknya. Demi Kelancaran Distribusi dan Ketersediaan Pasokan Adanya izin niaga umum sangat membantu pemerintah dalam mengatur dan sekaligus mengawasi distribusi BBM, BBG, LNG dan CNG. Dengan begitu, kelancaran penyaluran produk dan ketersediaan pasokan energi untuk masyarakat senantiasa terjamin. Sehingga tidak akan terjadi penyaluran yang tidak merata, dan kelangkaan produk yang mengakibatkan kenaikan harga yang tidak wajar. Sebagai Sumber Penerimaan Negara Setiap badan usaha yang sudah menerima INU wajib melakukan pembayaran pajak dan retribusi kepada pemerintah. Kewajiban tersebut bisa meningkatkan penerimaan negara, yang nantinya bisa digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan Daya Saing Badan Usaha Penerbitan izin niaga umum untuk badan usaha sangat membantunya dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya. Dengan demikian, badan usaha tersebut bisa meningkat daya saingnya di pasar global. Hal itu tentunya memberikan keuntungan besar bagi badan usaha. Meningkatkan Kepercayaan Investor Badan usaha yang telah memiliki izin niaga umum sebagai bukti kalau telah memenuhi standar dan regulasi yang ditetapkan pemerintah Indonesia. Kondisi tersebut bisa meningkatkan kepercayaan investor terhadap badan usaha bersangkutan. Sehingga akan mendorong investasi di sektor energi semakin besar. Membantu Menciptakan Lapangan Pekerjaan Penerapan izin niaga umum untuk badan usaha akan mendorong pertumbuhan industri energi. Dengan begitu, secara otomatis akan menciptakan lapangan kerja baru. Hal positif tersebut tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang artinya membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja produktif. Memperkuat Tata Kelola Sektor Energi Izin niaga umum sangat membantu pemerintah dalam memperkuat tata kelola di sektor energi. Langkah ini bisa sebagai antisipasi terjadinya praktek monopoli, dan kecurangan dalam perdagangan energi. Sehingga lebih banyak badan usaha yang terlibat, yang tentunya harus tetap menerapkan persaingan bisnis yang sehat. Nah, dari pemaparan tujuan pembuatan izin niaga umum di atas bisa disimpulkan bahwa kewajiban badan usaha untuk memiliki INU memberikan banyak manfaat. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemerintah saja, tetapi juga konsumen dan badan usaha. Adanya INU dapat membantu memastikan perdagangan energi di Indonesia berlangsung dengan aman, lancar dan adil. Badan usaha yang memiliki izin niaga umum juga bisa meningkatkan citra dan reputasi. Kepemilikan izin usaha tersebut menjadi bukti bahwa badan usaha sangat berkomitmen dalam menjalankan bisnisnya secara legal dan bertanggungjawab. Jenis-Jenis Izin Niaga Umum Perizinan usaha ini terbagi atas tiga jenis. Masing-masing jenis tersebut memiliki cakupan kegiatan perdagangan yang berbeda-beda. Karena itu, bagi badan usaha yang akan mengajukan perizinan harus memahaminya dengan baik. Berikut penjelasan singkat dari pembagian jenis INU. INU Niaga Izin usaha ini diterbitkan untuk badan usaha yang menjalankan aktivitas penjualan produk secara langsung kepada konsumen akhir. Produk yang dimaksud adalah BBM, BBG, LNG dan CNG. Sebagai contoh badan usaha yang memiliki SPBU atau pom bensin, SPBU mini atau penyalur gas elpiji ke rumah tangga.  INU Penyalur Perizinan usaha ini diberikan kepada badan usaha yang melakukan kegiatan berupa pembelian untuk dijual kembali kepada badan usaha lainnya yang memiliki INU Niaga. Karena memang pemegang INU penyalur tidak diperbolehkan untuk menjual produk langsung kepada konsumen akhir. Sebagai contoh pelaku usaha yang menjalankan bisnis sebagai distributor BBM atau distributor gas elpiji untuk agen. INU Distribusi Izin niaga umum ini diberikan kepada badan usaha yang menjalankan kegiatan penyaluran BBM, BBG, LNG dan CNG dari tempat penyimpanan menuju tempat penyaluran. Jadi izin usaha ini tidak mencakup kegiatan penjualan atau perdagangan. Usahanya hanya fokus pada pengangkutan dan distribusi fisik produk. Contohnya adalah perusahaan transportasi bahan bakar, atau peraor terminal penyimpanan bahan bakar minyak. Jadi bisa disimpulkan perbedaan utama dari ketiga jenis izin niaga umum tersebut terletak pada sasaran penjualan, kegiatan usaha dan persyaratan modalnya. Sasaran penjualan INU Niaga adalah untuk konsumen akhir, INU penyalur adalah untuk badan usaha dengan INU Niaga, sedangkan INU Distribusi hanya melakukan distribusi dan tidak melakukan kegiatan penjualan. Kegiatan usaha INU Niaga dan INU Penyalur akan terlibat dalam perdagangan. Sedangkan INU Distribusi hanya penyaluran produk. Sedangkan untuk persyaratan modal, umumnya untuk INU Niaga mewajibkan persyaratan modal disetor paling tinggi, kemudian disusul oleh INU Penyalur dan INU Distribusi. Dengan beragam perbedaan tersebut, maka pemilihan jenis izin niaga umum harus diperhatikan dan dipertimbangkan dengan cermat. Badan usaha harus menyesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan. Setiap permohonan izin niaga umum memiliki persyaratan dan prosedur yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelaku usaha harus memahaminya secara awal. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengurusannya. Anda bisa mendapatkan informasi resmi dan terkini terkait jenis-jenis, persyaratan dan prosedur pengajuan izin niaga umum melalui laman Ditjen Migas Kementerian ESDM. Bisa juga berkonsultasi dengan konsultan perizinan usaha